Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat (ASN) adalah profesi dari Pegawai
Negeri Sipil yang selanjutnya ditulis (PNS) ,Ketentuan mengenai pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara selanjutnya ditulis UU No 5/2014. Hal-hal yang merupahkan
alasan mengenai Pemberhentian PNS pada pasal 87 ayat 1 (satu) ,ayat 2 (dua) dan ayat
4 (empat) adalah PNS diberhentikan dengan hormat karena : a.meninggal dunia; b. atas
permintaan sendiri; c. mencapai batas usia pensiun; d. perampingan organisasi atau
kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini atau e. tidak cakap jasmani
dan/rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban, ayat 2 (dua) PNS
dapat diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan
hukuman pidana penjara, ayat 4 (empat) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila
dan UUD NRI 1945,b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan
dan/atau pidana umum. Namun Kasus yang tejadi di Kabupaten Maluku Tenggara
Barat selanjutnya ditulis (MTB) Pemberhentian Terhadap PNS karena memiliki
kesamaan Nomor Induk Pegawai dengan Pegawai lain melalui Surat Keputusan Bupati
Maluku Tenggara Barat Nomor 884-536 Tahun 2014, dalam kasus pemberhentian PNS
ini tidak memiki legalitas atau keabsahan, karena pemberhentian PNS harus sesuai
pasal diatas, tetapi pemberhentian PNS melalui Surat Keputusan Bupati MTB Nomor
884-536 Tahun 2014 tidak diatur dalam UU No 5/2014