Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

SKRIPSI HTN/HAN

Kajian Yuridis Terhadap Legalitas Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat)

Yohanis Laritmas - Nama Orang;

Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat (ASN) adalah profesi dari Pegawai
Negeri Sipil yang selanjutnya ditulis (PNS) ,Ketentuan mengenai pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara selanjutnya ditulis UU No 5/2014. Hal-hal yang merupahkan
alasan mengenai Pemberhentian PNS pada pasal 87 ayat 1 (satu) ,ayat 2 (dua) dan ayat
4 (empat) adalah PNS diberhentikan dengan hormat karena : a.meninggal dunia; b. atas
permintaan sendiri; c. mencapai batas usia pensiun; d. perampingan organisasi atau
kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini atau e. tidak cakap jasmani
dan/rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban, ayat 2 (dua) PNS
dapat diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan
hukuman pidana penjara, ayat 4 (empat) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila
dan UUD NRI 1945,b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan
dan/atau pidana umum. Namun Kasus yang tejadi di Kabupaten Maluku Tenggara
Barat selanjutnya ditulis (MTB) Pemberhentian Terhadap PNS karena memiliki
kesamaan Nomor Induk Pegawai dengan Pegawai lain melalui Surat Keputusan Bupati
Maluku Tenggara Barat Nomor 884-536 Tahun 2014, dalam kasus pemberhentian PNS
ini tidak memiki legalitas atau keabsahan, karena pemberhentian PNS harus sesuai
pasal diatas, tetapi pemberhentian PNS melalui Surat Keputusan Bupati MTB Nomor
884-536 Tahun 2014 tidak diatur dalam UU No 5/2014


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (3 Skripsi Pemerintahan) SH.286 LAR k
SH.286 LAR k1
Tersedia
#
Perpus. Fak. Hukum (1 CD Skripsi Pemerintahan) SH.286 LAR k
SH.286 LAR k2
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.286 LAR k
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2018
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.286
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Keabsahan
Pemberhentian PNS
Prosedur
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Cover
  • Abstrak
  • BAB I
  • BAB II
  • BAB III
  • BAB IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?