SKRIPSI HTN/HAN

Tanggungjawab Kantor Syahbandar Terhadap Terjadinya Kecelakaan Kapal

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : 1) Surat
Persetujuan Berlayar sebagai tindakan pemerintah yang memiliki akibat hukum,
2) Tanggungjawab Kantor Syahbandar Saat Terjadinya Kecelakaan Kapal.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian
di bidang hukum yang bertujuan meneliti asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum
maupun sistimatika hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum
primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder,
yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum
primer. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statuta approach), dan pendekatan
konsep (konseptual approach).
Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Surat Persetujuan Berlayar dapat
dikategorikan sebagai tindakan pemerintah yang memiliki akibat hukum karena
merupakan instrument tindakan pemerintah dalam upaya penegakan hukum
di Pelabuhan dalam bentuk izin berlayar bagi kapal yang akan meninggalkan
pelabuhan. 2) Syahbandar berwenang mengeluarkan SPB bagi kapal yang akan
meninggalkan pelabuhan, maka Syahbandar bertanggungjawab terhadap kapal
yang meninggalkan pelabuhan tanpa SPB. Dengan demikian, jika ada kapal yang
meninggalkan pelabuhan dan mengalami kecelakaan maka Syahbandar
bertanggungjawab karena lalai melakukan pengawasan karena kapal tidak
memiliki SPB, dan bentuk tanggung jawabnya adalah tangungjawab pribadi.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.284 LEI t

Penerbit

Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2017

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SH.284

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Tanggung Jawab
Syahbandar

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar