Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : 1) Surat
Persetujuan Berlayar sebagai tindakan pemerintah yang memiliki akibat hukum,
2) Tanggungjawab Kantor Syahbandar Saat Terjadinya Kecelakaan Kapal.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian
di bidang hukum yang bertujuan meneliti asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum
maupun sistimatika hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum
primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder,
yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum
primer. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statuta approach), dan pendekatan
konsep (konseptual approach).
Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Surat Persetujuan Berlayar dapat
dikategorikan sebagai tindakan pemerintah yang memiliki akibat hukum karena
merupakan instrument tindakan pemerintah dalam upaya penegakan hukum
di Pelabuhan dalam bentuk izin berlayar bagi kapal yang akan meninggalkan
pelabuhan. 2) Syahbandar berwenang mengeluarkan SPB bagi kapal yang akan
meninggalkan pelabuhan, maka Syahbandar bertanggungjawab terhadap kapal
yang meninggalkan pelabuhan tanpa SPB. Dengan demikian, jika ada kapal yang
meninggalkan pelabuhan dan mengalami kecelakaan maka Syahbandar
bertanggungjawab karena lalai melakukan pengawasan karena kapal tidak
memiliki SPB, dan bentuk tanggung jawabnya adalah tangungjawab pribadi.