Larangan Atas Kedudukan Kepala Desa Sebagai Pengurus Parpol Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Suatu Kajian Pasal 16 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa) | Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

SKRIPSI HTN/HAN

Larangan Atas Kedudukan Kepala Desa Sebagai Pengurus Parpol Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Suatu Kajian Pasal 16 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa)

Jenci E Ratumasa - Nama Orang;

Tidak Tersedia Deskripsi

Ketersediaan

Perpus. Fak. Hukum (1 Skripsi Pemerintahan) SH.41 RAT l

SH.41 RAT l1

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: SH.41 RAT l
Penerbit: Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2007
Deskripsi Fisik: -
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: SH.41
Tipe Isi: text
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: SKRIPSI HTN/HAN
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar