Text
Kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan saksi yang memiliki hubungab keluarga dengan terdakwa dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan kedudukan dan kekuatan
pembuktian keterangan saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
dalam perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Karakteristik KDRT
yang umumnya terjadi dalam lingkungan rumah tangga yang bersifat privat
menyebabkan anggota keluarga dapat menjadi pihak yang mengetahui atau
menyaksikan terjadinya kekerasan. Namun, hubungan keluarga dengan terdakwa
menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum saksi, hak untuk
mengundurkan diri, serta nilai pembuktian keterangannya. Persoalan tersebut
menjadi semakin relevan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta kaitannya
dengan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan
konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri
atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan
pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan
pendapat ahli, serta bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan
melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode
analisis yuridis normatif untuk menjawab permasalahan penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan saksi yang memiliki
hubungan keluarga dengan terdakwa harus ditentukan berdasarkan ketentuan
hukum acara pidana dengan memperhatikan ketentuan khusus UU PKDRT.
Hubungan keluarga tidak secara otomatis menghilangkan nilai keterangan, tetapi
dapat memberikan hak untuk mengundurkan diri dalam keadaan yang ditentukan
hukum. Apabila keterangan diberikan secara sah, kekuatan pembuktiannya
ditentukan berdasarkan kualitas, konsistensi, sumber pengetahuan, serta
persesuaiannya dengan alat bukti lainnya. Pertimbangan hakim harus dilakukan
secara objektif dan menyeluruh dengan memperhatikan keseluruhan fakta
persidangan serta prinsip minimum pembuktian.
Tidak tersedia versi lain