PROSIDING
Perlindungan Hukum kepada Kreditur dan Pihak Ketiga Dalam Gadai Kendaraan Bermotor Atas Kesepakatan Lisan
Perjanjian gadai kendaraan bermotor yang dilakukan berdasarkan
kesepakatan lisan masih sering terjadi dalam praktik masyarakat, terutama karena
faktor kepercayaan dan kemudahan. Namun, permasalahan hukum muncul ketika
objek gadai tersebut ternyata telah dibebani jaminan fidusia dan dialihkan oleh
debitor kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan serta persetujuan kreditur.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak
ketiga yang dirugikan dalam kesepakatan lisan serta pembuktian di pengadilan
terhadap perjanjian gadai kendaraan bermotor atas kesepakatan lisan, dengan
mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 K/PID.SUS/2018.
Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan studi
peraturan perundang-undangan dan analisis konsep. Sumber bahan hukum terdiri
dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi
kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap pihak
yang dirugikan dalam kasus gadai kendaraan bermotor atas kesepakatan lisan
melalui dua bentuk: perlindungan hukum internal (klausula perjanjian berdasarkan
asas kebebasan berkontrak) dan perlindungan hukum eksternal (regulasi negara).
Mekanisme pembuktian perjanjian gadai lisan dilakukan melalui pengajuan
gugatan perdata, penggugat harus menguraikan secara jelas kronologi peristiwa,
objek gadai, bentuk kesepakatan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Selanjutnya, dalam persidangan, para pihak diberikan kesempatan untuk
mengajukan alat bukti guna mendukung dalil gugatannya maupun bantahannya.
Hakim kemudian menilai alat bukti tersebut secara bebas namun bertanggung
jawab, sesuai dengan prinsip pembuktian menurut hukum acara perdata.
Tidak tersedia versi lain