Text
Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kepala Daerah Dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah di Kota Tual
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa
(extraordinary crime) yang berdampak signifikan terhadap kerugian keuangan
negara serta menghambat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam
praktiknya, korupsi seringkali berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang oleh
pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam
pengambilan kebijakan yang melibatkan diskresi. Permasalahan muncul ketika
kebijakan pemerintah yang bersifat administratif dan menimbulkan kerugian
keuangan negara secara langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi,
tanpa mempertimbangkan secara tepat batasan antara kesalahan administratif dan
perbuatan pidana.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan batasan tindak
pidana korupsi dalam kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang serta
pertanggungjawaban
pidana
pejabat
pemerintah
dalam pelaksanaan
kewenangannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara
kualitatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan,
konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri dan
juga Putusan Pengadilan Tinggi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua kebijakan pemerintah
yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat dikategorikan sebagai tindak
pidana korupsi. Suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur
perbuatan melawan hukum, adanya penyalahgunaan wewenang, serta niat jahat
(mens rea). Selain itu, penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah tidak dapat
dipidana sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
Tidak tersedia versi lain