Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kepala Daerah Dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah di Kota Tual
Penanda Bagikan

Text

Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kepala Daerah Dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah di Kota Tual

Lebrina Lusikooy - Nama Orang;

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa
(extraordinary crime) yang berdampak signifikan terhadap kerugian keuangan
negara serta menghambat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam
praktiknya, korupsi seringkali berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang oleh
pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam
pengambilan kebijakan yang melibatkan diskresi. Permasalahan muncul ketika
kebijakan pemerintah yang bersifat administratif dan menimbulkan kerugian
keuangan negara secara langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi,
tanpa mempertimbangkan secara tepat batasan antara kesalahan administratif dan
perbuatan pidana.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan batasan tindak
pidana korupsi dalam kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang serta
pertanggungjawaban
pidana
pejabat
pemerintah
dalam pelaksanaan
kewenangannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara
kualitatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan,
konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri dan
juga Putusan Pengadilan Tinggi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua kebijakan pemerintah
yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat dikategorikan sebagai tindak
pidana korupsi. Suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur
perbuatan melawan hukum, adanya penyalahgunaan wewenang, serta niat jahat
(mens rea). Selain itu, penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah tidak dapat
dipidana sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (3) SP 3153 ina
SP 3153 ina p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kepala Daerah Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah di Kota Tual
No. Panggil
SP 3153 ina
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2026
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SP 3153
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
terbaru
Subjek
Tindak Pidana Korupsi, Pe
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Lebrina Lusikooy
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Abstrak
  • bab i
  • daftar pustaka
  • keaslian naskah
  • lembaran pengesahan
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?