Text
Perlindungan Konsumen Akibat Klaim Palsu Gluten Free (Bebas Tepung) Pada Produk Makanan
Pasal 7 Huruf b Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen yang selanjutnya disebut UUPK menyebutkan bahwa “Pelaku usaha wajib
memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang/jasa.” Selain itu, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga
mengatur bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan yang mengakibatkan
kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu untuk
mengganti kerugian." Namun dalam praktiknya, masih ditemukan klaim gluten free
pada produk makanan yang tidak sesuai dengan kondisi produk sehingga dapat
merugikan konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara
ketentuan hukum dan praktik pemberian informasi produk.
Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan
masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisa
konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik
pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (library research) dan Analisa
bahan hukum secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan
mengenai perlindungan hukum konsumen dan upaya hukum akibat klaim palsu gluten
free pada produk makanan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen terhadap
kasus klaim gluten free terdiri atas perlindungan hukum preventif dan represif.
Perlindungan preventif dilakukan melalui pengaturan dalam UUPK, pengawasan
pemerintah dan instansi terkait, kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang
benar, jelas, dan jujur, serta pengawasan terhadap pelabelan dan promosi produk.
Apabila pelanggaran terjadi, perlindungan represif diberikan melalui mekanisme
penyelesaian sengketa dan penegakan hukum. Upaya hukum dalam kasus Bake n Grind
dapat ditempuh melalui penyelesaian nonlitigasi melalui BPSK atau mediasi, gugatan
perdata untuk memperoleh ganti rugi, serta pelaporan kepada aparat penegak hukum
apabila terdapat dugaan tindak pidana. Dengan demikian, perlindungan hukum tersebut
diharapkan dapat memulihkan hak konsumen, memberikan efek jera kepada pelaku
usaha, serta mewujudkan kepastian hukum dan iklim usaha yang jujur, adil, dan
bertanggung jawab.
Tidak tersedia versi lain