Text
Perlindungan Upah Pekerja Alih Daya Untuk Menjamin Kepastian Dan Keseimbangan Hak,
Perlindungan upah bagi pekerja alih daya merupakan isu sentral dalam
menciptakan hubungan industrial yang berkeadilan dan berkepastian hukum di
Indonesia. Upah sebagai hak dasar pekerja berfungsi tidak hanya sebagai imbalan atas
jasa kerja, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin kelayakan hidup pekerja dan
keluarganya sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
apakah pemenuhan hak atas upah terhadap pekerja alih daya saat ini telah menjamin
kepastian dan keseimbangan hak, serta untuk mengkaji bentuk tanggung jawab pemberi
kerja apabila hak-hak pekerja alih daya tidak terpenuhi.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum
primer, serta bahan hukum sekunder. Dan kemudian di Analisis secara kualitatif dengan
menafsirkan norma hukum untuk menemukan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan
hukum bagi pekerja alih daya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas upah bagi pekerja alih
daya masih belum sepenuhnya menjamin kepastian dan keseimbangan hak karena
praktik di lapangan seringkali tidak sejalan dengan ketentuan hukum positif, terutama
terkait pembayaran upah minimum, upah lembur, dan kompensasi kerja.
Ketidakseimbangan ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, perbedaan kekuatan
tawar antara pekerja dan perusahaan, serta masih adanya perjanjian kerja yang
merugikan pihak pekerja. Adapun tanggung jawab hukum atas pelanggaran hak-hak
pekerja berada pada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja sebagaimana diatur dalam
Pasal 66 Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 1367 KUH Perdata yang menegaskan
prinsip vicarious liability. Namun, tanggung jawab moral dan sosial juga melekat pada
perusahaan pengguna tenaga kerja dan pemerintah sebagai pengawas hubungan
industrial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum yang
tegas agar perlindungan upah pekerja alih daya benar-benar menjamin kepastian,
keseimbangan, dan keadilan bagi semua pihak.
Tidak tersedia versi lain