Text
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Program Makan Bergizi Gratis yang Tidak Memenuhi Standar Higiene dan Sanitasi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis
pemerintah yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya peserta
didik. Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Laguboti, Ambon, dan Tual
menunjukkan dugaan keracunan makanan serta penemuan makanan yang tidak
layak konsumsi. Kondisi tersebut menunjukkan kesenjangan antara ketentuan
hukum (das sollen) dan pelaksanaannya di lapangan (das sein) serta berpotensi
melanggar hak konsumen atas pangan yang aman. Penelitian bertujuan
menganalisis pengaturan hukum mengenai standar higiene dan sanitasi dalam
Program MBG serta perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang
tidak memenuhi standar tersebut.
Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Penelitian menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
dan bahan hukum tersier secara kualitatif melalui studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan telah
mengatur kewajiban penyelenggara untuk menjamin keamanan, mutu, dan
kelayakan pangan. Implementasi ketentuan tersebut belum berjalan optimal akibat
lemahnya pengawasan, pengendalian mutu, koordinasi antarinstansi, dan
mekanisme pertanggungjawaban hukum. Perlindungan hukum bagi konsumen
meliputi perlindungan preventif melalui pembentukan regulasi, pembinaan,
sertifikasi, dan pengawasan serta perlindungan represif melalui pemberian ganti
rugi atas kerugian yang timbul akibat pangan yang tidak aman. Keberhasilan
Program MBG memerlukan penguatan implementasi regulasi, peningkatan
efektivitas pengawasan, dan penegakan tanggung jawab hukum untuk menjamin
pemenuhan hak konsumen atas pangan yang aman, bermutu, dan layak konsumsi.
Tidak tersedia versi lain