Text
Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Menangani Kasus Konflik Palestina–Israel Menurut Hukum Internasional.
Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah menimbulkan pelanggaran
serius terhadap hak asasi manusia serta mengganggu stabilitas regional dan internasional.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang memiliki mandat
utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia berdasarkan Piagam PBB, memegang
peranan penting dalam merespons konflik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
secara yuridis peran PBB dalam menangani konflik Israel–Palestina berdasarkan prinsip
prinsip hukum internasional, serta menganalisis kekuatan hukum dari resolusi yang
dikeluarkan oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB dalam penyelesaian konflik
tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang
undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi
kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan internasional, resolusi-resolusi PBB,
buku, dan jurnal hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis untuk
menjelaskan bagaimana norma-norma hukum internasional diterapkan dalam konteks konflik
Israel–Palestina serta efektivitas instrumen hukum yang dimiliki PBB dalam mendorong
penyelesaian konflik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PBB telah berperan melalui berbagai
instrumen hukum dan diplomasi, efektivitasnya masih terbatas. Resolusi Dewan Keamanan
yang dikeluarkan berdasarkan Bab VII Piagam PBB memiliki kekuatan hukum yang mengikat,
sedangkan resolusi Majelis Umum bersifat tidak mengikat namun memiliki nilai moral dan
legitimasi internasional. Hambatan utama dalam implementasi hukum internasional dalam
konflik ini adalah dinamika geopolitik dan penggunaan hak veto oleh negara-negara anggota
tetap Dewan Keamanan.
Tidak tersedia versi lain