Text
Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Verbal Di lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Putusan Nomor 274/Pid.Sus./2024/PN Amb).
Kekerasan verbal di lingkungan perguruan tinggi merupakan salah satu
bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi
korban serta mengganggu terciptanya iklim akademik yang kondusif. Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan
verbal berdasarkan Putusan Nomor 274/Pid.Sus./2024/PN Amb pada Pengadilan
Negeri Ambon. Permasalahan yang dianalisis mencakup pertimbangan hukum
hakim dalam menjatuhkan putusan, kesesuaian penerapan pasal dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta efektivitas sanksi pidana dalam
memberikan perlindungan hukum kepada korban di lingkungan perguruan tinggi.
Situasi ini menjadi dasar lahirnya undang-undang khusus yang mengatur kekerasan
seksual guna memberikan perlindungan kepada korban, yang tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian
normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan
kasus dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu,
bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang kemudian dianalisis menggunakan
metode kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor
274/Pid.Sus/2024/PN Ambon, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan
nonyuridis dalam menjatuhkan putusan. Secara yuridis, unsur tindak pidana dalam
Pasal 5 jo Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual terbukti melalui keterangan saksi, korban, pengakuan terdakwa, dan bukti
rekaman percakapan, dengan pemberatan karena pelaku memiliki relasi kuasa
terhadap korban. Secara nonyuridis, sikap kooperatif dan penyesalan terdakwa
menjadi pertimbangan meringankan. Meskipun demikian, perbuatan terdakwa
sebagai dosen terhadap mahasiswa tetap merupakan pelanggaran serius terhadap
etika pendidikan. Pidana yang dijatuhkan berupa penjara selama 9 bulan masih
berada di bawah batas maksimum, padahal secara akademik sanksi dapat diterapkan
hingga maksimum dan ditambah pemberatan untuk mencerminkan perlindungan
yang lebih kuat terhadap korban, memberikan efek jera yang jelas bagi pelaku, serta
menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lingkungan perguruan
tinggi.
Tidak tersedia versi lain