Text
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Oknum TNI Yang Melakukan Pencurian,
Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap oknum Tentara
Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana pencurian dengan
studi terhadap Putusan Nomor 83-K/PM III-18/AD/X/2022. Tindak pidana
pencurian merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana dan dapat
dilakukan oleh siapa saja, termasuk anggota TNI. Namun, terhadap anggota
TNI yang melakukan tindak pidana terdapat mekanisme penegakan hukum
yang memiliki karakteristik khusus karena selain tunduk pada ketentuan
hukum pidana umum, juga berkaitan dengan ketentuan hukum pidana militer
dan peradilan militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisis proses penegakan hukum terhadap oknum TNI yang
melakukan tindak pidana pencurian serta pertimbangan hukum hakim dalam
menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap
oknum TNI yang melakukan tindak pidana pencurian dilakukan melalui
mekanisme peradilan militer, dimulai dari proses penyidikan oleh Polisi
Militer, penuntutan oleh Oditur Militer, hingga pemeriksaan dan pemutusan
perkara oleh Pengadilan Militer. Dalam Putusan Nomor 83-K/PM III
18/AD/X/2022, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon
mempertimbangkan aspek yuridis dan nonyuridis dalam menjatuhkan sanksi
terhadap terdakwa. Dengan demikian, proses penegakan hukum terhadap
oknum TNI perlu dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepastian hukum,
keadilan, dan kepentingan institusi militer.
Tidak tersedia versi lain