Text
Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian,
Pembagian harta bersama merupakan akibat hukum yang timbul setelah putusnya
perkawinan karena perceraian. Berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum
Islam, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama yang harus
dibagi secara adil. Namun, dalam praktik masih terdapat putusan pengadilan yang belum
mempertimbangkan seluruh objek harta bersama sehingga menimbulkan ketidakpastian
hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pembagian harta bersama
setelah perceraian serta akibat hukum pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan melalui studi Putusan Pengadilan Agama
Ambon Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.Ab.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk
mengkaji ketentuan hukum, doktrin, dan putusan pengadilan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama dilakukan
melalui mekanisme hukum acara di Pengadilan Agama mulai dari pengajuan gugatan
hingga putusan hakim sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Putusan Nomor
167/Pdt.G/2022/PA.Ab ditemukan bahwa satu objek harta bersama berupa kendaraan
yang diperoleh selama perkawinan tidak dipertimbangkan dan tidak dibagikan dalam
putusan. Keadaan tersebut mengakibatkan hak salah satu pihak tidak terpenuhi,
menimbulkan ketidakpastian hukum, serta berpotensi memunculkan sengketa baru. Oleh
karena itu, hakim perlu memeriksa seluruh objek harta bersama secara menyeluruh agar
putusan yang dijatuhkan dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan
bagi para pihak.
Tidak tersedia versi lain