Text
Pengawasan Pertambangan Rakyat Di Gunung Botak Yang Tidak Memiliki Izin Oleh Pemerintah
Penelitian ini membahas pengawasan pertambangan rakyat di
Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, yang pada awalnya
berlangsung tanpa izin dan menimbulkan kerusakan lingkungan serta
dampak sosial. Fokus penelitian diarahkan pada dua hal, yaitu apakah izin
pertambangan di Gunung Botak telah memenuhi persyaratan sesuai
peraturan-undangan, serta bagaimana bentuk tanggung jawab Pemerintah
Daerah Maluku dalam melakukan pengawasan di kawasan tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum
yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang
dianalisis secara kualitatif dan deskriptif melalui kajian kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah
menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat dan menerbitkan Izin
Pertambangan Rakyat kepada beberapa koperasi, pelaksanaannya masih
belum sepenuhnya memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan
lingkungan. Masih ditemukan berbagai kendala seperti belum optimalnya
penyediaan RKAB, pemulihan lahan, lemahnya pengendalian bahan
berbahaya, serta keterbatasan pengawasan di lapangan.
Bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Maluku diwujudkan
melalui pembentukan satgas penertiban, verifikasi legalitas pemegang izin,
penertiban aktivitas ilegal, pengawasan lingkungan, dan koordinasi dengan
aparat terkait. Namun pengawasan tersebut belum berjalan maksimal karena
keterbatasan kewenangan, sumber daya, luas wilayah, serta ketergantungan
terhadap aktivitas masyarakat penambangan.
Tidak tersedia versi lain