Text
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Produk Deterjen Palsu,
Perlindungan konsumen merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional guna
menjamin hak-hak konsumen dalam kegiatan perdagangan. Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur secara
komprehensif mengenai hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta mekanisme
tanggung jawab guna memberikan kepastian hukum bagi setiap konsumen. Namun
demikian, kerangka normatif tersebut belum sepenuhnya efektif mencegah praktik
pemalsuan produk di lapangan. Hal ini terbukti dari terungkapnya kasus pemalsuan
deterjen cair bermerek Rinso, Molto, dan Sunlight di Kota Bekasi pada November
2025, di mana pelaku R.O.H memasarkan produk palsu melalui e-commerce hingga
meraup omzet lebih dari Rp1.000.000.000,00 dalam kurun waktu 4 bulan, sehingga
merugikan konsumen secara materiil maupun immateriil. Kasus ini menunjukkan
adanya kesenjangan antara das sollen (yang seharusnya berlaku berdasarkan ketentuan
Pasal 4, 5, 6, 7, 8, dan 19 UUPK) dengan das sein (kenyataan yang masih
memungkinkan beredarnya produk palsu di pasaran).
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen
atas peredaran produk deterjen palsu dan tanggung jawab perdata bagi pelaku usaha.
Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan
dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan
hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa
literatur hukum, serta bahan hukum tersier, yang seluruhnya dikaji secara deskriptif
dan dianalisis secara kualitatif. Untuk menjawab persoalan yang ada.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen atas
peredaran produk deterjen palsu diwujudkan melalui dua bentuk, yakni larangan
larangan dalam Pasal 8 UUPK yang bersifat mencegah kerugian konsumen, serta hak
atas ganti rugi berdasarkan Pasal 19 UUPK jo. Pasal 1365 KUH Perdata yang bersifat
memulihkan kerugian yang telah terjadi, dengan landasan konstitusional pada Pasal
28D Ayat (1) UUD NRI 1945. Tanggung jawab pelaku usaha dalam peredaran produk
deterjen palsu menganut prinsip strict liability sebagaimana tercermin dalam Pasal 19
dan Pasal 28 UUPK, serta dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum
berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Konsumen yang dirugikan dapat menuntut
ganti rugi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maupun gugatan perdata
berdasarkan Pasal 45 UUPK.
Tidak tersedia versi lain