Text
OBJEK PRAPERADILAN PENETAPAN TERSANGKA DALAM MENGKAJI KEABSAHAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN{SPDP}
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan instrumen yang berperan
dalam menjamin perlindungan hak tersangka sejak dimulainya proses penyidikan. Fokus studi
ini pada penyampaian SPDP yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, khususnya dalam
Putusan praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Bantaeng yang menimbulkan pertanyaan
mengenai kedudukan SPDP dalam menjamin hak tersangka serta akibat hukumnya terhadap
pengujian penetapan tersangka.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan
dokumen, termasuk peraturan danputusan pengadilan. Prosedur pengumpulan data dalam
penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dengan menggunakan analisis kualitatif
guna mendapatkan suatu simpulan yang memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari
penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
130/PUU-XIII/2015, SPDP tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana koordinasi antara
penyidik dan penuntut umum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak tersangka,
korban, dan pelapor serta perwujudan due process of law. Persoalan penyampaian SPDP dapat
menjadi bagian dari pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam praperadilan
apabila
berkaitan dengan perlindungan hak tersangka. Dalam Putusan Nomor
2/Pid.Pra/2024/PN Bantaeng, hakim lebih menitikberatkan pada pemenuhan formal batas
waktu penyampaian SPDP tanpa mempertimbangkan bahwa penyidikan telah dimulai sejak
diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sebelumnya. Oleh karena itu, penilaian terhadap
penyampaian SPDP seharusnya tidak hanya didasarkan pada aspek formal, tetapi juga pada
substansi perlindungan hak tersangka sebagai bagian dari due process of law.
Tidak tersedia versi lain