Text
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi,
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan
kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses, menyebarkan, dan memperoleh
berbagai informasi melalui media elektronik. Namun, perkembangan tersebut juga
membawa dampak negatif berupa meningkatnya penyebaran konten pornografi di
ruang digital yang dapat mengancam nilai kesusilaan, moralitas, dan ketertiban
masyarakat. Penyebaran konten pornografi melalui media sosial dan platform
digital semakin mudah dilakukan karena didukung oleh perkembangan teknologi
yang memungkinkan konten tersebut diakses secara luas dan cepat. Dalam hukum
positif Indonesia, penyebaran konten pornografi diatur dalam Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur larangan
memproduksi, mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya
konten yang melanggar kesusilaan.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.
Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier
yang dianalisis menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap
pelaku penyebaran konten pornografi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor
44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
dan peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan Putusan Pengadilan
Negeri Ambon Nomor 273/Pid.B/2020/PN Amb, terdakwa terbukti memenuhi
unsur pertanggungjawaban pidana sehingga dijatuhi pidana penjara selama 4
(empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 subsider 1
(satu) tahun. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pencegahan penyebaran
konten pornografi dilakukan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif,
namun pelaksanaannya belum optimal sehingga diperlukan pengawasan, edukasi,
dan penegakan hukum yang lebih efektif melalui sinergi antara pemerintah, aparat
penegak hukum, penyelenggara platform media sosial, dan masyarakat.
Tidak tersedia versi lain