Text
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN HAK WARGA NEGARA UNTUK MENDIRIKAN RUMAH IBADAH
Hak untuk mendirikan rumah ibadah merupakan bagian dari
kebebasan beragama yang di jamin oleh Undang-Undang Dasar
1945.Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, seperti
penolakan masyarakat dan kendala administratif yang menyebabkan hak
tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.oleh karena itu, pemerintah daerah
memiliki tanggung jawab untuk menjamin, melindungi,dan memenuhi hak
warga negara dalam pendirian rumah ibadah guna mewujudkan kepastian
hukum, keadilan serta kerukunan antarumat beragama.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab
pemerintah daerah dalam menjamin hak warga negara untuk mendirikan
rumah ibadah sebagai bagian dari kebebasan beragama yang dijamin oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Permasalahan yang dikaji meliputi pengaturan hukum mengenai pendirian
rumah ibadah serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan
hak tersebut.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis
secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki
tanggung jawab dalam memberikan pelayanan administratif, perlindungan
hukum, mediasi konflik, serta menjaga kerukunan antarumat beragama
dalam proses pendirian rumah ibadah. Namun, pelaksanaan tanggung
jawab tersebut belum berjalan optimal karena adanya hambatan berupa
tekanan sosial, penolakan masyarakat, serta lemahnya penerapan prinsip
keadilan dan non-diskriminasi.
Tidak tersedia versi lain