Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN HAK WARGA NEGARA UNTUK MENDIRIKAN RUMAH IBADAH
Penanda Bagikan

Text

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN HAK WARGA NEGARA UNTUK MENDIRIKAN RUMAH IBADAH

Sarmalina Masela, - Nama Orang;

Hak untuk mendirikan rumah ibadah merupakan bagian dari
kebebasan beragama yang di jamin oleh Undang-Undang Dasar
1945.Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, seperti
penolakan masyarakat dan kendala administratif yang menyebabkan hak
tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.oleh karena itu, pemerintah daerah
memiliki tanggung jawab untuk menjamin, melindungi,dan memenuhi hak
warga negara dalam pendirian rumah ibadah guna mewujudkan kepastian
hukum, keadilan serta kerukunan antarumat beragama.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab
pemerintah daerah dalam menjamin hak warga negara untuk mendirikan
rumah ibadah sebagai bagian dari kebebasan beragama yang dijamin oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Permasalahan yang dikaji meliputi pengaturan hukum mengenai pendirian
rumah ibadah serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan
hak tersebut.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis
secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki
tanggung jawab dalam memberikan pelayanan administratif, perlindungan
hukum, mediasi konflik, serta menjaga kerukunan antarumat beragama
dalam proses pendirian rumah ibadah. Namun, pelaksanaan tanggung
jawab tersebut belum berjalan optimal karena adanya hambatan berupa
tekanan sosial, penolakan masyarakat, serta lemahnya penerapan prinsip
keadilan dan non-diskriminasi.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (1) SH.807 SAR h1
SH.807 SAR h1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN HAK WARGA NEGARA UNTUK MENDIRIKAN RUMAH IBADAH
No. Panggil
SH.807 SAR h1
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2026
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.807
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
terbaru
Subjek
tanggung jawab pemerintah daerah, hak warga negara
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Sarmalina Masela,
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN HAK WARGA NEGARA UNTUK MENDIRIKAN RUMAH IBADAH
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?