Text
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penambangan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Nla)
Kegiatan penambangan tanpa izin (illegal mining) di Indonesia masih
menjadi persoalan serius yang berdampak pada kerusakan lingkungan, kerugian
negara, serta ancaman terhadap keselamatan masyarakat. Meskipun regulasi
pertambangan telah mengatur sanksi pidana yang tegas bagi pelaku penambangan
tanpa izin, dalam praktiknya masih ditemukan aktivitas penambangan ilegal yang
dilakukan secara bersama-sama dengan pembagian peran yang berbeda. Kondisi
tersebut menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana pertanggungjawaban
pidana terhadap pelaku penambangan tanpa izin serta apakah ajaran penyertaan
telah diterapkan secara tepat dalam penjatuhan pidana.
Penelitian ini bertujuan menganalisa dan membahas pertanggungjawaban
pidana dan penerapan ajaran penyertaan dalam penjatuhan pidana. Penelitian ini
menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang
undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang
digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang
dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut kemudian diolah
melalui inventarisasi dan klasifikasi, serta dianalisis secara kualitatif
menggunakan metode penalaran hukum (legal reasoning) untuk memperoleh
jawaban atas permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap
pelaku penambangan tanpa izin dapat dimintai pertanggungjawaban pidana
apabila seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terbukti secara sah dan
meyakinkan, baik dari aspek objektif maupun subjektif, dan telah disesuaikan dari
peran masing-masing terdakwa. Penelitian ini juga menunjukkan ajaran
penyertaan (deelneming) telah diterapkan dalam penjatuhan sanksi terhadap
pelaku penambangan tanpa izin dengan kualifikasi ketiga terdakwa sebagai orang
yang turut serta melakukan (medepleger) berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP, Terdakwa I berperan sebagai inisiator dan penyedia modal, Terdakwa II
berperan sebagai teknisi utama yang melaksanakan pemurnian emas, dan
Terdakwa III berperan sebagai asisten teknisi yang mencampur bahan kimia
dalam proses pengolahan material tambang.
Tidak tersedia versi lain