Text
Tumpang Tindih Kewenangan Polri Dan Kejaksaan Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang
memberikan dampak luas terhadap keuangan negara, pembangunan nasional, serta
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Dalam upaya pemberantasan korupsi,
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Republik Indonesia sama-sama
diberikan kewenangan dalam melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang
undangan. Namun, adanya kewenangan yang sama tersebut menimbulkan persoalan berupa
tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum yang dapat menyebabkan
ketidakjelasan dalam proses penanganan perkara, konflik kewenangan, serta berpengaruh
terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta
dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan berbagai aturan hukum, teori, dan konsep
yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi. Penelitian ini
membahas pengaturan kewenangan Polri dan Kejaksaan serta implikasi hukum yang timbul
akibat adanya tumpang tindih kewenangan tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan kewenangan Polri dan Kejaksaan
dalam penanganan tindak pidana korupsi, di mana kedua lembaga memiliki dasar hukum untuk
melakukan penyidikan sehingga menimbulkan potensi terjadinya dual investigation authority.
Tumpang tindih kewenangan tersebut menimbulkan implikasi terhadap kepastian hukum,
efektivitas penegakan hukum, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu,
diperlukan harmonisasi peraturan serta pembagian kewenangan yang lebih jelas antara Polri
dan Kejaksaan agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif,
profesional, dan memberikan kepastian hukum.
Tidak tersedia versi lain