Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Tumpang Tindih Kewenangan Polri Dan Kejaksaan Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi
Penanda Bagikan

Text

Tumpang Tindih Kewenangan Polri Dan Kejaksaan Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi

Intan Suriadi - Nama Orang;

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang
memberikan dampak luas terhadap keuangan negara, pembangunan nasional, serta
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Dalam upaya pemberantasan korupsi,
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Republik Indonesia sama-sama
diberikan kewenangan dalam melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang
undangan. Namun, adanya kewenangan yang sama tersebut menimbulkan persoalan berupa
tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum yang dapat menyebabkan
ketidakjelasan dalam proses penanganan perkara, konflik kewenangan, serta berpengaruh
terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta
dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan berbagai aturan hukum, teori, dan konsep
yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi. Penelitian ini
membahas pengaturan kewenangan Polri dan Kejaksaan serta implikasi hukum yang timbul
akibat adanya tumpang tindih kewenangan tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan kewenangan Polri dan Kejaksaan
dalam penanganan tindak pidana korupsi, di mana kedua lembaga memiliki dasar hukum untuk
melakukan penyidikan sehingga menimbulkan potensi terjadinya dual investigation authority.
Tumpang tindih kewenangan tersebut menimbulkan implikasi terhadap kepastian hukum,
efektivitas penegakan hukum, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu,
diperlukan harmonisasi peraturan serta pembagian kewenangan yang lebih jelas antara Polri
dan Kejaksaan agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif,
profesional, dan memberikan kepastian hukum.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (3) SP.3142 TAN p1
SP.3142 TAN p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
Tumpang Tindih Kewenangan Polri Dan Kejaksaan Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi
No. Panggil
SP.3142 TAN p1
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2026
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SP.3142
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
terbaru
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Intan Suriadi
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tumpang Tindih Kewenangan Polri Dan Kejaksaan Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?