Text
Pertimbangan Hukum Hakim terhadap mahasiswa yang melakukan promosi judi online (kajian Putusan Nomor 2404/Pid.Sus/2024/PN Mdn )
Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan
terhadap mahasiswa yang melakukan promosi judi online, dengan fokus pada
Putusan Nomor 2404/Pid.Sus/2024/PN Mdn. Latar belakang penelitian ini adalah
meningkatnya keterlibatan mahasiswa sebagai promotor judi online melalui
platform media sosial, yang didorong oleh tekanan ekonomi dan iming-iming
komisi. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks di
persimpangan antara Hukum Pidana, Hukum Teknologi Informasi, dan
Kriminologi.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan
hukum primer, sekunder berupa literatur hukum pidana, kriminologi, dan jurnal
ilmiah yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan dua hal pokok. Pertama, Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan membangun pertimbangan hukum berdasarkan dua
dimensi: pertimbangan yuridis, yaitu terpenuhinya seluruh unsur Pasal 27 ayat (2)
juncto Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 1Tahun2024yangdibuktikan dengan alat bukti
digital berupa unggahan promosi di Instagram terdakwa; dan pertimbangan
sosiologis, yakni mempertimbangkan kondisi terdakwa yang masih muda, berstatus
mahasiswa, bersikap kooperatif, serta bertindak atas desakan kebutuhan ekonomi
untuk membiayai kuliah. Hakim menjatuhkan pidana 2 tahun 6 bulan penjara dan
denda Rp50.000.000,00—di bawah ancaman maksimum 10 tahun—sebagai
cerminan penerapan prinsip individualisasi pemidanaan. Kedua, status mahasiswa
terdakwa secara nyata mempengaruhi ringannya pidana yang dijatuhkan. Meskipun
tidak diatur secara eksplisit dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 sebagai faktor
peringanan yuridis-formal, hakim menggunakan diskresinya untuk memposisikan
status mahasiswa sebagai indikator potensi rehabilitasi yang lebih besar. Pendekatan
ini mencerminkan orientasi pada teori pemidanaan gabungan yang mengutamakan
tujuan rehabilitatif bagi pelaku muda. Namun demikian, penggunaan status sosial
sebagai faktor peringanan tanpa analisis kausal yang terukur berpotensi
menimbulkan disparitas pemidanaan yang bertentangan dengan asas equality before
the law.
Tidak tersedia versi lain