Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Kewenangan badan pengawas pemilihan umum dalam menyelesaikan sengketa tindak pidana pemilu
Penanda Bagikan

Text

Kewenangan badan pengawas pemilihan umum dalam menyelesaikan sengketa tindak pidana pemilu

Joe Aditya Soselisa - Nama Orang;

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya kewenangan Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penanganan tindak pidana Pemilu
akibat keterbatasan kewenangan penyidikan dan ketergantungan pada Sentra
Gakkumdu. Permasalahan penelitian meliputi efektivitas pelaksanaan kewenangan
Bawaslu saat ini serta urgensi kewenangan penyidikan guna mewujudkan keadilan
substantif dan meningkatkan kepercayaan publik. Penelitian bertujuan mengkaji
dan menganalisis peran lembaga penegak hukum dalam penaganan tindak pidana
pemilu serta mekanisme dan dampak penyelesaian sengketa tindak pidana pemilu
oleh bawalsu secara teoritis penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum
tata negara dan hukum Pemilu, sedangkan secara praktis menjadi rekomendasi
pembaruan kebijakan. Kerangka konseptual menggunakan konsep hukum,
kewenangan, efektivitas penegakan hukum, dan keadilan substantif. Metode yang
digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang
undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme
penanganan tindak pidana Pemilu masih menghadapi kendala koordinasi,
perbedaan penafsiran, dan keterbatasan kewenangan Bawaslu. Oleh karena itu,
diperlukan regulasi yang memperkuat kewenangan Bawaslu, termasuk pemberian
kewenangan penyidikan secara proporsional, disertai penguatan kapasitas
kelembagaan dan koordinasi antarlembaga guna mewujudkan penegakan hukum
Pemilu yang efektif, berkeadilan, dan berintegritas.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (1) SH.806 JOE h1
SH.806 JOE h1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
Kewenangan badan pengawas pemilihan umum dalam menyelesaikan sengketa tindak pidana pemilu
No. Panggil
SH.806 JOE h1
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2026
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.806
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
terbaru
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Joe Aditya Soselisa
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Kewenangan badan pengawas pemilihan umum dalam menyelesaikan sengketa tindak pidana pemilu
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?