Text
Kewenangan badan pengawas pemilihan umum dalam menyelesaikan sengketa tindak pidana pemilu
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya kewenangan Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penanganan tindak pidana Pemilu
akibat keterbatasan kewenangan penyidikan dan ketergantungan pada Sentra
Gakkumdu. Permasalahan penelitian meliputi efektivitas pelaksanaan kewenangan
Bawaslu saat ini serta urgensi kewenangan penyidikan guna mewujudkan keadilan
substantif dan meningkatkan kepercayaan publik. Penelitian bertujuan mengkaji
dan menganalisis peran lembaga penegak hukum dalam penaganan tindak pidana
pemilu serta mekanisme dan dampak penyelesaian sengketa tindak pidana pemilu
oleh bawalsu secara teoritis penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum
tata negara dan hukum Pemilu, sedangkan secara praktis menjadi rekomendasi
pembaruan kebijakan. Kerangka konseptual menggunakan konsep hukum,
kewenangan, efektivitas penegakan hukum, dan keadilan substantif. Metode yang
digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang
undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme
penanganan tindak pidana Pemilu masih menghadapi kendala koordinasi,
perbedaan penafsiran, dan keterbatasan kewenangan Bawaslu. Oleh karena itu,
diperlukan regulasi yang memperkuat kewenangan Bawaslu, termasuk pemberian
kewenangan penyidikan secara proporsional, disertai penguatan kapasitas
kelembagaan dan koordinasi antarlembaga guna mewujudkan penegakan hukum
Pemilu yang efektif, berkeadilan, dan berintegritas.
Tidak tersedia versi lain