Text
Kekuatan Hukum Forum Adat Mosonipi Di Negeri Pelauw Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah
Pasal 18B ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati
selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Penyelesaian sengketa hak
atas tanah seharusnya memberikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta
perlindungan terhadap hak-hak para pihak dengan tetap menghormati keberadaan
masyarakat hukum adat dan hukum adat yang masih hidup. Forum Adat Mosonipi
idealnya memperoleh pengakuan dan kedudukan yang jelas sebagai mekanisme
penyelesaian sengketa berbasis adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum nasional.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris
dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan sosio-legal.
Data diperoleh melalui penelitian lapangan, wawancara dengan tokoh adat,
pemerintah negeri, dan masyarakat, serta didukung dengan bahan hukum primer
dan sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Forum Adat Mosonipi memiliki
kekuatan hukum secara sosial dan adat karena memperoleh legitimasi dari
masyarakat serta berlandaskan pada norma dan kebiasaan hukum adat yang masih
hidup dalam masyarakat Negeri Pelauw. Keputusan yang dihasilkan melalui Forum
Adat Mosonipi pada dasarnya mengikat para pihak sepanjang diterima dan
dilaksanakan berdasarkan kesepakatan serta nilai-nilai hukum adat yang berlaku.
Namun, kekuatan hukum tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka hukum
nasional, khususnya terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat
serta hak atas tanah. Dengan demikian, Forum Adat Mosonipi tidak hanya berfungsi
sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai, tetapi juga merupakan bentuk
peradilan atau mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat yang mencerminkan
eksistensi hukum adat dalam kehidupan masyarakat Negeri Pelauw. Penguatan
kedudukan Forum Adat Mosonipi diperlukan melalui pengaturan yang lebih jelas
dalam hukum adat negeri dan kebijakan pemerintahan negeri, sehingga keputusan
yang dihasilkan memiliki legitimasi yang lebih kuat, memberikan kepastian hukum
bagi para pihak, dan tetap selaras dengan sistem hukum nasional.
Tidak tersedia versi lain