Text
Perlindungan Konsumen Akibat Peredaran Beras Oplosan
Perlindungan konsumen merupakan aspek krusial, yang menjamin hak-hak
dasar masyarakat atas keamanan, keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau
jasa, serta hak untuk memperoleh informasi jujur, benar sesuai harga serta jaminan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK. UUPK dan UU Pangan secara
komprehensif mengatur kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik, menjamin
mutu produk dan memberikan ganti rugi. Namun, realitas dilapangan menunjukan
adanya praktik peredaran beras oplosan yang mana, tindakan ini melibatkan
pencampuran beras berkualitas rendah dengan premium dan dijual dengan harga
yang tidak sesuai, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap konsumen.
Peredaran beras oplosan ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada,
penegakan hukum, kesadaran konsumen, serta tanggung jawab pelaku usaha masi
belum optimal.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian
yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
konseptual (conceptual aproach), melalui penelaahan terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder, kemudian dianalisis dengan menelaah norma
norma dan doktrin untuk menjawab permasalahan yang dikaji.
Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan konsumen akibat
peredaran beras oplosan secara komprehensif telah diatur dalam UUPK, UU
Pangan, UU Perdagangan, dan Peraturan Bapanas, yang menjamin hak-hak dasar
konsumen serta kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu suatu barang serta
memberikan ganti rugi apabila terjadi kerugian akibat produk yang dihasilkan atau
diperdagangkan. Praktik beras oplosan secara hukum telah melanggar ketentuan
perundang-undangan, sehingga sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum
bagi konsumen maka, pelaku usaha yang memproduksi produk tersebut diperlukan
penegakan represif melaluli kompensasi serta sanksi administratif berupa penarikan
produk dan pencabutan izin usaha. Pelaku usaha beras oplosan bertanggung jawab
secara hukum atas kerugian konsumen, tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal
1365 KUHPerdata jo. Pasal 19 UUPK pelaku usaha wajib memberikan kompensasi
akibat kerugian yang ditimbulkan, hal tersebut guna memastikan pemulihan
terhadap hak-hak konsumen.
Tidak tersedia versi lain