Text
Fungsi Badan Saniri Negeri Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Di Negeri Ameth Kecamatan Teon Nila Serua,
Badan Saniri Negeri di Negeri Amet Kecamatan Teon Nila Serus pada saat ini tidak
berfungsi optimal dalam perannya menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap penyusunan
program pembangunan. Kondisi ini dapat dilihat dari tingkat pertemuan Badan Saniri Negeri
dengan masyarakat yang rendah menyebabkan penyusunan program kerja Negeri yang tidak
responsif sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat.
Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif artinya bawa data pustaka
yang ditentukan melalui studi kepustakaan Tipe Penelitian, Pendekatan Masalah, Bahan
Hukum, Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum, Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum
Selain itu, Penulis juga melakukan pengumpulan data berkenaan dengan objek penelitian
dan menelaah buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam
skripsi ini.
Hasil yang diperoleh Penulis dari penelitian ini, adalah bahwa Jalannya
Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Pemerintah Negeri (Raja) dan Perangkat
Negeri diawasi oleh Badan Saniri Negeri. Perwujudan fungsi Badan Saniri Negeri Ameth
Kecamatan TNS dalam mendukung tata penyelenggaraan Pemerintahan Negeri di
Kabupaten Maluku Tengah. Belum mampunya Badan Saniri Negeri dalam menjalankan
fungsinya antara lain disebabkan oleh beberapa factor yaitu : Pertama, Kualitas Anggota
badan Saniri Negeri, yang meliputi tingkat pendidikan dari pada anggota Badan Saniri
Negeri, pengalaman organisasi dan kondisi social ekonomi. Kedua, Sarana dan Prasarana
dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan negeri. Sedangkan Akibat hukum dari
Saniri Negeri yang tidak melaksanakan fungsinya maka akan terjadinya kekosongan
hukum/pengawasan dalam pemerintahan negeri, yang berpotensi menimbulkan
sengketaantara lain Penyalahgunaan Wewenang Pemerintah Negeri (Raja/Kepala Desa dan
Kekosongan Peraturan Negeri (Perneg, Kewajiban Pengembalian Dana, Konflik Adat dan
Sosialdan Prosedur selain itu Tidak berjalannya fungsi Saniri Negeri (badan
permusyawaratan adat/desa) berdampak pada lemahnya pengawasan pemerintahan,
hilangnya musyawarah marga/soa, serta tidak tersalurkannya aspirasi masyarakat di tingkat
lokal.
Tidak tersedia versi lain