Text

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Pohon Cengkeh Pada Masyarakat Pulau Buru,

---

Dalam praktik pemanfaatan tanah yang subur dan kaya sumber daya,
masyarakat Desa Raheriat menggantungkan hidup pada sektor perkebunan,
khususnya cengkeh, yang kemudian melahirkan hubungan hukum berupa
perjanjian sewa menyewa pohon cengkeh. Secara yuridis, hubungan ini tunduk
pada ketentuan Pasal 1548 dan Pasal 1320 KUHPerdata yang mensyaratkan
adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal agar
perjanjian sah dan mengikat. Sengketa antara Bapa Kun dan Om Emus pada
dasarnya berawal dari perjanjian lisan sewa menyewa 69 pohon cengkeh yang
telah dibayar lunas untuk satu musim panen, namun tanpa batasan tertulis yang
jelas mengenai identifikasi objek sewa. Konflik muncul ketika Om Emus secara
sepihak memperluas klaim dengan menandai tambahan 40 pohon yang tidak
pernah disepakati, bahkan berupaya menguasainya. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan menjelaskan Perlindungan Hukum bagi para pihak pada
perjanjian sewa menyewa pohon cengkeh berdasarkan kesepakatan dengan
kebiasaan masyarakat pulau buru dan untuk mengetahui dan menjelaskan upaya
Hukum bagi pihak yang di rugikan dalam perjanjian sewa pohon cengkeh.
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.
Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan,
pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum
dan pengolahan analisa bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui metode
penafsiran dan sistematis.
Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum dalam perjanjian
sewa pohon cengkeh di Pulau Buru bersifat pluralistik, yaitu bersumber dari
hukum perdata formal dan hukum adat yang hidup di masyarakat. Secara
normatif, KUHPerdata memberikan dasar perlindungan melalui pengaturan hak
dan kewajiban para pihak, asas kebebasan berkontrak, serta mekanisme upaya
hukum seperti gugatan wanprestasi dan ganti rugi. Namun, dalam praktik sosial,
masyarakat Pulau Buru lebih mengandalkan mekanisme adat yang menekankan
musyawarah mufakat, dan mediasi sebagai sarana utama penyelesaian sengketa.
Dengan demikian, perlindungan hukum yang efektif tidak hanya ditentukan oleh
keberlakuan norma tertulis, tetapi juga oleh legitimasi sosial hukum adat yang
mampu menjaga keseimbangan, keadilan substantif, dan keharmonisan hubungan
dalam komunitas.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Pohon Cengkeh Pada Masyarakat Pulau Buru

No. Panggil

SE.3077 OBY

Penerbit

Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2026

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SE.3077

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

terbaru

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Roby Tasidjawa

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar