Text
“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laka Lantas di Wilayah Hukum Polres Seram Bagian Barat”
Pembagian kewenangan pembinaan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina
bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga
penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman,
tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dalam penelitian ini
yaitu untuk mengkaji dan faktor-faktor yang mengakibatkan kelalaian pengemudi yang
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Seram Bagian Barat dan
untuk mengkaji dan menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana
laka lantas di wilayah hukum Polres Seram Bagian Barat.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis
data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan
wawancara dengan Penyidik di Polres Seram Bagian Barat. Dan data sekunder diperoleh dari
studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori pertanggungjawaban
pidana, teori kepastian hukum dan teori keadilan.
Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa salah satu faktor Yang mengakibatkan
kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres
Seram Bagian Barat adalah faktor manusia. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan
atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi
tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.
Faktor lingkungan, pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas disekitar lingkungan tempat
kejadian sedang padam lampu di karenakan aliran listrik padam tidak menyala sehingga
tersangka melihat jelas sorot lampu ada kendaraan sepeda motor, nomor polisi tidak tahu dan
datang dari arah berlawanan. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Laka Lantas di Wilayah Hukum Polres Seram Bagian Barat diatur Pasal 310 ayat (4)
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Latu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 312
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Latu Lintas dan Angkutan dengan perkara ini
menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua)
tahun.
Tidak tersedia versi lain