Text

Kajian Yuridis Upaya Paksa Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

---

Penggeledahan adalah tindakan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan atas
objek yang dimiliki atau di bawah penguasaan seseorang terkait tindak pidana untuk
kepentingan pembuktian pada tahap Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di
sidang pengadilan, Penggeledahan yang dikarenakan adalah suatu upaya paksa, maka
menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 UHAP, Untuk kepentingan
penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan
pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang
undang ini. Berkaitan dengan kewenangan penyidik dalam hal penggeledahan
terhadap tindak pidana korupsi di atur dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 (telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019)
Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti
permulaan yang cukup.
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan Menjelaskan menjelaskan
prosedur penyitaan barang bukti dalam tindak pidana korupsi dan menjelaskan
penyitaan yang dilakukan oleh KPK dalam perkara tindak pidana korupsi apakah
sesuai dengan system hukum acara pidana. Metode yang digunakan dalam
menganalisis dan membahas yaitu penelitian hukum normatif yang menggunakan
bahan hukum sekunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan bahan
hukum primer atau data lapangan. Ini berarti bahwa penelitian yuridis normatif,
dimana bahan hukum yang diutamakan berasal dari studi kepustakaan, dengan
mengandalkan buku-buku ilmiah seperti literatur-literatur ilmu hukum pidana,
majalah-majalah ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan ini
Hasil penelitian menunjukan bahwa penggeledahan dalam melakukan
penyelidikan dan penyidikan khususnya menyakut penggeledahan akan sebaiknya
Mengajukan permintaan izin penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri
Setempat untuk memperoleh Surat Izin penggeledahan atau Surat Izin Khusus untuk
melakukan penggeledahan dan penyitaan surat/surat-surat lain sesuai dengan
kekentuan yang di atur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
bai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Undang-Undang Nomor 1Tahun
2025, Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK dalam perkara tindak pidana korupsi
tidak sesuai beradasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
atau Undang-undang no 8 Tahun 1981 Jo Undang-Undang nomor 20 Tahun 2025
sebagai sistem hukum acara pidana, KUHAP mengsyaratkan penggeledahan harus
mendapat izin dari Ketua Pengadilan setempat tetapi

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

Kajian Yuridis Upaya Paksa Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

No. Panggil

SP.3135 VIN p1

Penerbit

Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2026

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SP.3135

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

terbaru

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Jealvindry Alexzo Likumahwa,

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar