Text
Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pengusaha Yang Tidak Membayar Uang Pesangon Pada Saat Pemutusan Hubungan Kerja
Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hak
konstitusional untuk setiap warga negara indonesia. Secara umum ada
beberapa hak pekerja yang dianggap mendasar dan harus dijamin, kendati
dalam penerapannya bisa sangat ditentukan oleh perkembangan ekonomi,
sosial budaya dan masyarakat atau negara di mana suatu perusahaan
beroperasi, salah satu diantaranya adalah hak atas upah yang adil.
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebuah bentuk
penegakan hukum administrasi atas ketidakterpenuhan hak atas uang
pesangon saat pemutuan hubungan kerja
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif,
serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah melakukan
pengawasan ketenagakerjaan terhadap pengusaha yang tidak membayar hak
pesangon pekerja. Melalui adanya kerjasama antara mediator dan pengawas
ketenagakerjaan. Mediator menyelesaikan perselisihan hubungan industrial
melalui mediasi untuk mencari jalan keluar, dan pengawas ketenagakerjaan
melakukan penegakan hukum salah satunya yaitu pengawasan, untuk
memastikan norma-norma ketenagakerjaan dilaksanakan diperusahaan atau
tempat kerja. Proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
khusunya untuk masalah pengusaha tidak membayar hak pesangon,
dilakukan melalui perundingan bipartit, tripartit.
Tidak tersedia versi lain