Text
Tanggung Jawab Negara Terhadap Warga Negara Indonesia yang menjadi Korban Kekerasan di Luar Negeri
Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri merupakan
salah satu bentuk tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya masih banyak
WNI yang menjadi korban kekerasan di luar negeri, baik fisik, psikis, maupun eksploitasi,
yang menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab negara. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab negara Indonesia dalam memberikan
perlindungan hukum terhadap WNI yang menjadi korban kekerasan di luar negeri serta
mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum meliputi
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Teknik
pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan
analisis kualitatif.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab negara diwujudkan
melalui perlindungan preventif dan represif, antara lain melalui peran perwakilan diplomatik,
pemberian bantuan hukum, serta upaya repatriasi korban. Namun demikian, terdapat
berbagai kendala seperti keterbatasan yurisdiksi negara, lemahnya koordinasi antar lembaga,
serta kurangnya pemahaman WNI mengenai hak dan prosedur perlindungan di luar negeri.
Kesimpulannya, negara Indonesia memiliki kewajiban konstitusional dan hukum
internasional untuk melindungi WNI di luar negeri, namun implementasinya masih perlu
ditingkatkan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas perwakilan luar negeri, serta
edukasi kepada masyarakat. Disarankan agar pemerintah memperkuat sistem perlindungan
terpadu dan meningkatkan kerja sama internasional guna menjamin perlindungan yang lebih
efektif bagi WNI di luar negeri.
Tidak tersedia versi lain