Text
Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Residivis Dalam kasus Penghinaan Melalui Media Elektronik Tiktok (Studi Putusan No.41/Pid.Sus/2025/PN.AMB)
Perkembangan teknologi informasi dan media sosial memberikan
kemudahan bagi masyarakat dalam berkomunikasi, menyampaikan pendapat, dan
mengekspresikan diri. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan berbagai
persoalan hukum, salah satunya tindak pidana penghinaan melalui media
elektronik.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas pertimbangan
hukum hakim terhadap pelaku residivis dalam kasus penghinaan melalui media
elektronik TikTok berdasarkan Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN.Amb serta
menganalisis kesesuaian penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan
tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan
hukum yang digunakan
terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa
buku, jurnal, dan literatur hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui
studi kepustakaan, kemudian diolah melalui pencatatan, klasifikasi, dan
sistematisasi serta dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan interpretasi
terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim
dalam Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN.Amb meliputi pertimbangan yuridis
dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis mencakup dakwaan Penuntut Umum,
keterangan terdakwa, keterangan saksi dan ahli, alat bukti elektronik berupa
rekaman siaran langsung TikTok, barang bukti, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang diterapkan dalam perkara. Sementara itu, pertimbangan
non-yuridis meliputi latar belakang terdakwa, kondisi pribadi terdakwa, akibat
perbuatan terhadap korban, serta status terdakwa sebagai residivis. Dalam perkara
tersebut, terdakwa sebelumnya telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Nomor
142/Pid.Sus/2024/PN.Amb. Hasil penelitian lanjutan menunjukan bahwa
Penjatuhan sanksi terhadap pelaku residivis dalam kasus penghinaan melalui
media elektronik belum sesuai dengan tujuan pemidanaan karena penjatuhan
sanksi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan terhadap pelaku residivis
Tidak tersedia versi lain