Text
Kewenangan Lembaga Adat dalam penyelesaian sengketa tanah antara warga masyarakat di Desa Sifnana,Kabupaten Kepulaluan Tanimbar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan lembaga adat dalam
penyelesaian sengketa tanah antara warga masyarakat di Desa Sifnana, Kabupaten
Kepulauan Tanimbar, serta bentuk-bentuk penyelesaian sengketa tanah melalui
lembaga adat. Sengketa tanah merupakan persoalan yang sering terjadi dalam
masyarakat adat karena tanah memiliki nilai sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat
penting bagi kehidupan masyarakat.Dalam masyarakat adat,penyelesaian sengketa
tanah lebih mengedepankan musyawarah mufakat melalui lembaga adat di bandingkan
penyelesaian melalui jalur litigasi di pengadilan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang
digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh
melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif untuk
memperoleh pemahaman mengenai peranan lembaga adat dalam penyelesaian
sengketa tanah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat masih memiliki kewenangan yang
kuat dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Sifnana. Lembaga adat berperan
sebagai mediator, penengah, sekaligus hakim perdamaian adat dalam menyelesaikan
sengketa melalui musyawarah dan mufakat demi menjaga keharmonisan hubungan
masyarakat. Bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga adat
meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Penyelesaian
sengketa melalui lembaga adat dinilai lebih efektif karena mengutamakan nilai
kekeluargaan, keadilan, dan keseimbangan sosial dibandingkan penyelesaian melalui
pengadilan yang cenderung bersifat menang dan kalah.
Tidak tersedia versi lain