Text

TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PENJUALAN OBAT-OBAT TERTENTU SECARA ONLINE,

---

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam sistem
perdadangan, termasuk penjualan obat melalui media online. Kemudahan
transasksi memberikan akses yang lebih muda kepada masyarakat, namun juga
membuka peluang terjadinnya peredaran Obat-Obat Tertentu yang sering
disalahgunakan (OOT) secara bebas melalui media online meskipun penjualannya
telah dibatasi dan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi
dalam praktiknya masih banyak diperjualbelikan secara bebas tanpa izin edar,
sehingga menimbulkan risiko penyalahgunaan, ketergantungan, dan ancaman
keselamatan masyarakat, sekaligus menimbulkan persoalan mengenai pelaksanaan
fungsi pengawasan dan bentuk tanggung jawab oleh Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM)
Pengawasan BPOM terhadap larangan penjualan OOT yang masih beredar secara
online dapat dikategorikan sebagai maladministrasi serta untuk menganalisis
bentuk tanggung jawab BPOM terhadap masih beredarnya OOT secara online
meskipun sudah dilarang, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Penelitian dilakukan melalui
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan BPOM terhadap penjualan OOT
secara online dapat dikategorikan sebagai maladministrasi karena fungsi
pengawasan belum optimal sehingga memenuhi unsur maladministrasi
sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia. Bentuk maladministrasi yang relevan adalah kelalaian dan
penundaan berlarut, terutama dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran
OOT melalui media online dan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran.
Tanggung jawab BPOM diwujudkan melalui tindakan preventif dan represif,
seperti patroli siber, koordinasi lintas lembaga dan penyelenggara platform digital,
pemberian sanksi administratif, penarikan dan pemusnahan produk, serta
pemblokiran konten penjualan OOT yang beredar secara ilegal. Oleh karena itu,
diperlukan optimalisasi agar BPOM meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis
teknologi informasi, mempercepat penindakan administratif, memperkuat
koordinasi lintas lembaga, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna
menjamin keamanan dan perlindungan hukum atas peredaran OOT secara online.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PENJUALAN OBAT-OBAT TERTENTU SECARA ONLINE

No. Panggil

SH.802 ILA h1

Penerbit

Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2026

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SH.802

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

terbaru

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Kamila Siti Nurhaliza Baharuddin

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar