Text
ITIKAD TIDAK BAIK PENGEMBANG DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SECARA KREDIT
Perjanjian jual beli rumah secara kredit menimbulkan hubungan
hukum antara developer dan konsumen yang melahirkan hak dan kewajiban
bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan developer yang
menjaminkan sertifikat hak atas tanah yang telah menjadi objek perjanjian
kepada pihak ketiga tanpa persetujuan konsumen. Salah satu contoh terjadi
pada pembelian rumah oleh keluarga Asdar Baharuddin di kawasan Pemda
III, di mana sertifikat rumah yang telah dilunasi dijadikan agunan oleh
developer kepada bank sehingga proses balik nama tidak dapat dilakukan.
Tindakan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai wanprestasi dan
perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Penelitian
ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum developer dan upaya
hukum konsumen dengan menggunakan metode penelitian normatif,
pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis bahan hukum
secara deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pengembang yang
menjaminkan sertifikat hak atas tanah atas objek yang telah diperjanjikan
bertentangan dengan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338
ayat (3) KUHPerdata. Tindakan tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai
wanprestasi karena pengembang tidak melaksanakan kewajibannya untuk
menyerahkan objek dalam keadaan bebas dari beban hukum. Selain itu,
tindakan pengembang berpotensi memenuhi unsur perbuatan melawan
hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata karena
menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi pembeli. Akibat
hukum yang timbul dapat berupa pembebanan Hak Tanggungan, risiko
eksekusi objek oleh kreditur, serta kerugian materiil maupun immateriil bagi
pembeli. Dalam hal ini, pembeli dapat menempuh upaya hukum melalui jalur
non-litigasi maupun litigasi guna memperoleh perlindungan hukum dan
pemulihan hak atas objek yang diperjanjikan.
Tidak tersedia versi lain