Text

penegakan hukum tindak pidana politik uang

---

Secara umum, istilah tindak pidana pemilu memiliki makna yang sejalan dengan
konsep tindak pidana pada umumnya. Istilah tindak pidana sendiri berasal dari bahasa
Belanda strafbaar feit, yang dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah delictum atau
delict. Menurut Simons, strafbaar feit diartikan sebagai suatu perbuatan yang
diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dan
dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya1.
Dengan demikian, pengertian tindak pidana pemilu merupakan bentuk khusus dari
tindak pidana secara umum, yang artinya perbuatan pidana tersebut terjadi dalam
konteks penyelenggaraan pemilihan umum. Tindak pidana ini berkaitan dengan
pelaksanaan atau tahapan pemilu yang melanggar ketentuan hukum sebagaimana
diatur dalam undang-undang pemilu
Demokrasi merupakan suatu sistem pemertintahan yang memberikan kekuasaan
penuh di tangan rakyat, dimana setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk
berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi
kehidupan masyarakat bersama. Adapun bentuk konkrit dari demokrasi tersebut,.
Politik uang seharusnya tidak dijadikan sarana dalam menyukseskan pimilihan umum
baik di tingkat desa, kabupaten, provinsi, maupun nasional.
penyelenggaraan pemilihan umum. Tindak pidana ini berkaitan dengan pelaksanaan
atau tahapan pemilu yang melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam
undang-undang pemilu. Penanganan tindak pidana pemilu politik uang di
Indonesia khususnya kabupaten kepulauan tanimbar masih terdapat beberapa
kendala yang dialami dalam proses penegakan hukum, yaitu pada tahapan
klarifikasi dan juga pemeriksaan yang dikatakan oleh Ketua bawaslu dan ketua
Gakkumdu yaitu tidak ada unsur pemakasaan dalam tahapan pemanggilan dan
proses penegakan hukum lainnya maka banyak sekali kasus yang di anggap selesai
pada tahan-tahapan pada proses penegakan hukum di gakkumdu yang
mengakibatkan proses penegakan hukum poltik uang di gakkumdu tidak efektif
di Indonesia khususnya di kabupaten kepulauan tanimbar

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

penegakan hukum tindak pidana politik uang

No. Panggil

SP.3130 AMA p1

Penerbit

Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2026

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SP.3130

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

terbaru

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Amandus Metantomwate

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar