Image of Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online Di Kota Ambon: Perspektif Kuhp Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).
Penanda Bagikan

Text

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online Di Kota Ambon: Perspektif Kuhp Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

Tindak pidana Judi Online ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) Pada Pasal 303 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pada Pasal 27 ayat (2) & Pasal 45 ayat
(3)..
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan membahas pengaturan
tindak pidana judi online berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik dan pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak
pidana judi online dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Amb. Metode yang
digunakan dalam menganalisis dan membahas yaitu penelitian hukum normatif
yang menggunakan bahan hukum sekunder sebagai data awal untuk kemudian
dilanjutkan dengan bahan hukum primer atau data lapangan. Ini berarti bahwa
penelitian yuridis normatif, dimana bahan hukum yang diutamakan berasal dari
studi kepustakaan, dengan mengandalkan buku-buku ilmiah seperti literatur
literatur ilmu hukum pidana, majalah-majalah ilmiah, dan dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan penulisan ini
Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaturan tindak pidana judi online
dalam perspektif KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE) dimana Pengaturan tindak pidana judi online di Indonesia diatur secara
bersama melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum
materiil umum dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
sebagai aturan khusus media digital, yang masing-masing menjerat bandar,
fasilitator, hingga pemain dengan sanksi pidana berat, Mengacu pada KUHP Baru
(UU No. 1 Tahun 2023), larangan perjudian diatur dalam Pasal 426 (menggantikan
Pasal 303 KUHP lama) bagi penyelenggara atau bandar serta Tindak pidana judi
online dalam ranah digital diatur melalui Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU
ITE terbaru (perubahan kedua UU No. 1 Tahun 2024) yang mana Pelaku
penyebaran atau penyedia akses konten judi online ini diancam dengan pidana
penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar

Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (3) SP.3128 CIN p1
SP.3128 CIN p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online Di Kota Ambon: Perspektif Kuhp Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)
No. Panggil
SP.3128 CIN p1
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti.,
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SP.3128 CIN p1
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
terbaru
Subjek
Penegakan Hukum, Pelaku, Judi Online
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar