Text
“Peran Pemerintah Daerah dalam Melakukan Bimbingan Teknis kepada Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Ambon”
Pengelolaan keuangan desa menuntut Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa untuk melaksanakan kewenangannya secara profesional,
transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pelaksanaannya, masih terdapat persoalan yang berkaitan dengan kapasitas Kepala
Desa dalam memahami dan melaksanakan ketentuan pengelolaan keuangan desa,
sehingga diperlukan pembinaan dan bimbingan teknis dari PemerintahDaerah
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus
(case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif dan kualitati.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab
dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa, termasuk
melalui bimbingan teknis kepada Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari fungsi pembinaan
Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bimbingan
teknis tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk penyampaian materi, tetapi perlu diarahkan
pada peningkatan kemampuan Kepala Desa, penyamaan pemahaman terhadap regulasi,
penyelesaian persoalan pengelolaan keuangan desa, serta monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan hasil bimbingan.
Tidak tersedia versi lain