Text
Perlindungan Hukum Kreditur Pinjaman Online Akibat Kelalaian Debitur,
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan layanan
pinjaman online (financial technology lending) yang memberikan kemudahan bagi
masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan. Di sisi lain, kemudahan tersebut
juga meningkatkan risiko terjadinya kelalaian debitur dalam memenuhi
kewajibannya untuk membayar utang sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati. Kelalaian debitur dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur sehingga
diperlukan adanya perlindungan hukum yang mampu menjamin kepastian hukum
serta memberikan penyelesaian yang adil bagi para pihak.Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kreditur pinjaman online
akibat kelalaian debitur serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh oleh
kreditur dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang
diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan,
literatur hukum, jurnal ilmiah, serta bahan hukum lainnya yang relevan. Analisis
data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji norma-norma hukum yang
mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam penyelenggaraan
pinjaman online.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur
pinjaman online diwujudkan melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata mengenai wanprestasi, peraturan perundang-undangan yang
mengatur sektor jasa keuangan dan inovasi teknologi keuangan, serta perjanjian
elektronik yang mengikat para pihak. Dalam hal debitur melakukan kelalaian atau
wanprestasi, kreditur berhak menempuh upaya hukum berupa penagihan sesuai
ketentuan hukum, restrukturisasi, penyelesaian sengketa melalui alternatif
penyelesaian sengketa, maupun gugatan perdata untuk memperoleh pemenuhan
hak atau ganti kerugian. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut
masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan identifikasi debitur,
rendahnya tingkat kepatuhan debitur, serta keterbatasan mekanisme eksekusi
terhadap debitur yang tidak beritikad baik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan
regulasi, peningkatan pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online, serta
peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan keseimbangan
perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur
Tidak tersedia versi lain