Text

Penegakan Hukum Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Tindal Pidana Pencurian (Study kasus nomor: 23-K/PM III-18/AD/V/2023)

---

Penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang
melakukan tindak pidana merupakan bagian penting dalam menjamin kepastian
hukum sekaligus menjaga disiplin dan kehormatan institusi militer. Tindak pidana
pencurian merupakan tindak pidana umum yang unsur-unsurnya diatur dalam
Pasal 362 KUHP, namun ketika dilakukan oleh prajurit TNI, penanganannya
berkaitan dengan karakteristik sistem peradilan militer. Kondisi tersebut menjadi
penting untuk dikaji melalui Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: 23-
K/PM III-18/AD/V/2023 untuk mengetahui mekanisme penanganan perkara serta
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian ini
menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri
atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan
Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: 23-K/PM III-18/AD/V/2023, bahan
hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan, serta
bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi
kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan
ketentuan hukum, teori, dan fakta hukum yang terdapat dalam putusan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penanganan tindak pidana pencurian
oleh oknum TNI dilaksanakan melalui rangkaian peradilan militer yang meliputi
penyidikan oleh Polisi Militer, penuntutan oleh Oditur Militer, pemeriksaan di
persidangan, dan pengambilan putusan oleh Hakim Militer. Dalam Putusan
Nomor: 23-K/PM III-18/AD/V/2023, Majelis Hakim mempertimbangkan
terpenuhinya unsur-unsur pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP melalui
kesesuaian keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, serta
mempertimbangkan tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf. Hakim juga
memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, kedudukan
Terdakwa sebagai prajurit TNI, dampak perbuatan terhadap korban dan citra
institusi, sehingga dijatuhkan pidana penjara 6 (enam) bulan dan pidana tambahan
pemecatan dari dinas militer. Dengan demikian, penanganan perkara menunjukkan
bahwa status sebagai prajurit TNI tidak menghilangkan pertanggungjawaban
pidana, sedangkan pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis dan aspek disiplin
serta kehormatan institusi militer.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

Penegakan Hukum Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Tindal Pidana Pencurian (Study kasus nomor: 23-K/PM III-18/AD/V/2023).

No. Panggil

SP.3126 Den P1

Penerbit

: Fakultas Hukum Unpatti., 2026

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SP.3126

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

terbaru

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Raden Yunas Risky Arafat

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar