Text
Penguasaan Hak Atas Tanah Dati Oleh Marga Yang Bukan Pewaris Dati (Studi Kasus Putusan MA NO 54 PK/PDT/2017)
Negeri Hitu merupakan salah satu negeri adat di Maluku Tengah yang mempunyai struktur
kepemimpinan adat. Negeri Hitu memiliki tanah adat yang dibuktikan dengan adanya register dati
tanah adat terhadap tanah adat tersebut. Adanya pengaturan terkait kepemilikan tanah adat tersebut
sangatlah penting untuk menghindari terjadinya konflik terhadap kepemilikan tanah adat tersebut.
Negeri Hitu Messing Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah terdapat 2 marga yang
berselisih terkait penguasaan hak atas tanah dati, kedua Marga tersebut adalah Marga Anggoda
dan Marga Wailussy. Dalam objek sengketa yang dipersoalkan adalah tanah dati Waihilatala,
secara hukum tanah dati Waihilatala adalah pemilik sah oleh Marga Anggoda yang terdaftar
didalam register dati tahun 1847. Dalam sengketa tanah dati oleh kedua belah pihak pengadilan
mengeluarkan putusan terhadap marga Anggoda atas kepemilikan yang sah atas tanah dati
Waihilatala. Adapun keputusan pengadilan sebagai berikut Putusan MA NO 54 PK/PDT/2017
adanya putusan NO 23/PDT/2014/PN-AB dengan putusan ini pihak yang kalah atau yang bukan
pewaris dati tidak pernah mengindahkan putusan dan masih ingin menguasai hak atas tanah dati
tersebut.
Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penulisan
atau penelitian untuk mengkaji asas-asas hukum prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin
hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Permasalahan yang dikaji dalam studi kasus
Putusan MA NO 54 PK/PDT/2017 yang dimana telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri atas
kepemilikan tanah dati yang sah oleh ahli waris milik Marga Anggoda tetapi yang bukan pewaris
sah masih ingin menguasai tanah dati yang dimiliki oleh ahli waris yang sah sesuai dengan register
dati tahun 1847 dan keputusan pengadilan.
Hasil penulisan menunjukan bahwa penguasaan hak atas tanah dati oleh masing-masing
Marga di Negeri Hitu Messing sesuai dengan register dati tahun 1847 telah menunjukan bahwa
masing-masing Marga telah mempunyai dusun-dusun dati yang sah yang terdaftar dalam register
dati. Dalam prakteknya ada marga-marga yang ingin menguasai tanah dati milik marga lain.
Bahkan penguasaan secara sepihak sampai kepengadilan dan mempunyai keputusan pengadilan
yang sah diantaranya putusan MA NO 54 PK/PDT/2017.
Tidak tersedia versi lain