Text

KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN INSPEKTORAT DALAM PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

---

Kewenangan konstitusional untuk menilai dan menetapkan kerugian negara berada pada
Badan Pemeriksa Keuangan, namun dalam praktik penanganan tindak pidana korupsi Dana Desa,
Inspektorat kerap menjadi satu-satunya lembaga yang melakukan audit dan perhitungan kerugian
negara, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb mengenai
korupsi Dana Desa Negeri Tial, Kabupaten Maluku Tengah.
Penelitian ini mengkaji kewenangan Inspektorat dalam perhitungan kerugian negara pada
tindak pidana korupsi Dana Desa dan mekanisme pelaksanaannya dalam perkara a quo,
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus,
dan konseptual.
Hasil penelitian menunjukkan kewenangan Inspektorat bersumber dari UU Desa, UU
Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2017, dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun
bersifat komplementer terhadap BPK. Dalam perkara a quo, majelis hakim menerima LHP
Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah sebagai dasar kerugian negara sebesar Rp486.890.317,38
tanpa audit BPK/BPKP, sehingga peran Inspektorat secara praktis sangat menentukan.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN INSPEKTORAT DALAM PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

No. Panggil

SP 3125 dic

Penerbit

Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2026

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SP 3125

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

terbaru

Subjek

Kewenangan, Inspektorat, Kerugian Negara

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Dicky Witomo

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar