Text
Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Hilangnya Penumpang Diatas Kapal
Pengangkutan laut sangat berperan besar bagi Indonesia terutam dibidang pelayaraan
untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Pengangkutan adalah
sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk
menyelenggarakan pengangkutan orang atau barang secara aman dari suatu tempat ke tempat
tujuah tersebut, sedangkan pihak lain berkewajiban untuk membayar biaya pengangkutan itu.
Secara yuridis, tanggung jawab pengangkut diatur dalam Pasal 40 dan 41 UU No. 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran, Pasal 521 dan 522 KUHD (tiket sebagai bukti perjanjian
pengangkutan), serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan
terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.yang
bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan hukum dan tanggung jawab
pengangkut
Hasil penelitian menunjukan bahwa ketiadaan pengawasan fisik dan lemahnya
penerapan SOP keselamatan oleh kru kapal menjadi faktor utama terjadinya insiden
penumpang hilang. kelalaian operasional pegangkut pada kasus yang memenuhi unsur
Perbuatan Melanggar Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Tanggung jawab
pengangkut bersifat mutlak untuk mencakup ganti rugi atas hilangnya nyawa dan barang
bawaan penumpang. Menurut Pasal 181 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan diPerairan mengenai
kecelakaan akibat pengoperasian kapal, ahli waris dapat didudukkan sebagai pihak ketiga
yang menderita kerugian materil nyata akibat hilangnya dana kuliah yang dialokasikan
keluarga. Sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pihak
pengangkut bertanggung jawab atas hilangnya penumpang diatas kapal.
Tidak tersedia versi lain