Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Penanda Bagikan

Text

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pricillya Manuel - Nama Orang;

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah
Kabupaten Maluku tenggah terhadap pelayanan administrasi Kependudukan,
peran pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi Masyarakat haruslah sesuai
dengan kaidah, dan aturan agar pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat
optimal dan merata sampai ke berbagai pelosok dan pedalaman dan tidak terjadi
penyalahgunaan wewenang, seperti maladministrasi dalam ruang lingkup
Masyarakat sehingga pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah adil dan
memerikan manfaat dan terbuka bagi Masyarakat secara umum.
Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis
Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Staute Aproach)
dan pandangan Doktrin para pakar di bidang ilmu hukum (conceptual approacht)
hasil penelitian ini bertujuan agar Pemerintah kabupaten Maluku tenggah
memiliki peranan dan tangung jawab dalam melaksanakan pelayanan yang adil
dan berkualitas bagi banyak orang sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI
1945, metode penelitian normatif di dalam masalah tersebut telah mengkaji
hukum dengan mengunakan data sekunder maupun bahan hukum, tanpa
memerlukan data lapangan atau wawancara secara langsung undang-undang
nomor 24 tahun 2013 adalah undang-undang yang mengatur tentang perubahan
atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
menjadi landasan hukum yang mendasar dalam modernisasi sistem kependudukan
di Indonesia, undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
aturan pelaksanaan teknis tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun
2012 yang mengatur tata cara penyelenggaraan, standar pelayanan, hingga sanksi
bagi penyelenggara layanan.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (2) SH 799 ici
SH 799 ici hi
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
No. Panggil
SH 799 ici
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2026
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH 799
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
terbaru
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Pricillya Manuel
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • abstrak
  • bab I
  • daftar pustaka
  • keaslian naskah
  • lembar pengesahan
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?