Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of PERLINDUNGAN HAK PILIH WARGA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TERHADAP PEMILIH YANG BERADA DI LUAR DAERAH PEMILIHAN
Penanda Bagikan

Text

PERLINDUNGAN HAK PILIH WARGA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TERHADAP PEMILIH YANG BERADA DI LUAR DAERAH PEMILIHAN

Defian Sohilait - Nama Orang;

Hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada), penggunaan hak pilih dibatasi berdasarkan domisili administratif
pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kondisi ini
menimbulkan permasalahan bagi pemilih yang pada saat pelaksanaan Pilkada
berada di luar daerah pemilihannya karena alasan pekerjaan, pendidikan, atau
kepentingan lainnya sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak pilih bagi pemilih
yang berada di luar daerah pemilihan dalam Pilkada serta mengkaji bentuk
pengawasan yang diperlukan apabila mekanisme tersebut diterapkan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak pilih bagi pemilih di luar daerah
pemilihan belum terlaksana secara optimal karena Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 belum mengatur mekanisme perpindahan pemilih sebagaimana Daftar
Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilu. Pembatasan tersebut berpotensi
mengurangi pemenuhan hak konstitusional warga negara dan asas keadilan
demokrasi.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa apabila pemilih di luar daerah pemilihan
diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya, diperlukan pengawasan yang
efektif oleh Bawaslu, meliputi pengawasan data pemilih, verifikasi identitas,
distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara, serta pencegahan pemilih
ganda dan pelanggaran administrasi. Pengawasan tersebut bertujuan menjamin
perlindungan hak pilih sekaligus menjaga integritas penyelenggaraan Pilkada.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (2) SH 798 ian
SH 798 ian hi
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
PERLINDUNGAN HAK PILIH WARGA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TERHADAP PEMILIH YANG BERADA DI LUAR DAERAH PEMILIHAN
No. Panggil
SH 798 ian
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2026
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH 798
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
terbaru
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Defian Sohilait
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • abstrak
  • bab I
  • daftar bacaan
  • keaslian naskah
  • lembar kuning
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?