Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of AnalisisYuridisPenegakanHukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak (Perspektif Hak Asasi Manusia
Penanda Bagikan

Text

AnalisisYuridisPenegakanHukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak (Perspektif Hak Asasi Manusia

M irandaApriani TaberiMA - Nama Orang;

Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan anak sebagai korban
merupakan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia yang merampas
kebebasan dan kedaulatan diri anak. Indonesia telah memiliki instrumen hukum
positif seperti UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 35 Tahun 2014, dan UU No. 39 Tahun
1999, namun realitasnya eksploitasi anak masih marak terjadi, salah satunya
sebagaimana termuat dalam Putusan No. 107/Pid.sus/2025/PT Amb. Anak korban
TPPO tidak hanya memerlukan perlindungan hukum selama proses peradilan, tetapi
juga pemulihan yang menyeluruh untuk mengembalikan kondisi fisik, psikologis, dan
sosialnya. Dalam hal ini, rehabilitasi dan reintegrasi sosial menjadi bagian penting
dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta mewujudkan perlindungan yang
berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
Untuk itu penulis ingin mengetahui apakah penegakan hukum bagi anak
korban TPPO telah mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best
interest of the child), serta untuk menelaah bagaimana implementasi mekanisme
pemulihan melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak korban. Sehingga
hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana
perdagangan anak di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip
kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), aparat penegak hukum
masih berorientasi pada paradigma retributif (penghukuman pelaku), serta
mekanisme pemulihan korban melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang telah
diatur secara ideal dalam PP No. 9 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri PPPA No. 2
Tahun 2022.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (3) SP 3112 ANI
SP 3112 ANI p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
AnalisisYuridisPenegakanHukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hak Asasi Manusia
No. Panggil
SP 3112 ANI
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2026
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SP 3112
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
terbaru
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
M irandaApriani TaberiMA
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • ABSTRAK
  • BAB I
  • BAB IV
  • DAFTAR PUSTAKA
  • LEMBAR PENGESAHAN
  • KEASLIAN NASKAH
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?