Text

Politik Hukum Pemisahan Pelaksanaan Pemilu Nasional Dan Loka

---

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem
demokrasi. Pelaksanaan pemilu serentak sejak tahun 2019 (pemilu lima kotak)
menimbulkan berbagai persoalan baik dari teknis, beban kerja, dan kurang
optimal kualitas pemilu. Permasalahan tersebut mendorong lahirnya Putusan
Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XXII/2024 yang mengatur pemisahan
pelaksanaan pemilu nasional dan lokal.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah politik Hukum
Pemerintah dalam pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal serta untuk
mengetahui dan mengevaluasi akibat Hukum yang timbul dari kebijakan tersebut.
Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian yuridis normatif.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa arah politik Hukum dalam
pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal merupakan kebijakan Hukum
Negara yang berorientasi pada penataan ulang sistem pemilu. Pemisahan ini
mengarah pada penyederhanaan beban teknis pemilu dan pemberian ruang bagi
dinamika politik lokal. Kebijakan ini mendorong konsolidasi sistem kepartaian,
reformasi kelembagaan penyelenggara pemilu serta pembentukan Hukum yang
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun akibat Hukum dari keijakan
tersebut meliputi perlunya perubahan dan penyesuaian peraturan perundang
undangan pemilu, penyesuaian masa jabatan didaerah dan penataan terhadap
tahapan penyelengaraan pemilu

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

Politik Hukum Pemisahan Pelaksanaan Pemilu Nasional Dan Lokal

No. Panggil

SH 795 Vie

Penerbit

Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2026

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SH 795

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

terbaru

Subjek

Politik Hukum, Pemilu, pemisahan pemilu

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Starla Sylvie Tuhumury

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar