Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Peran Polri Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana 
desa
Penanda Bagikan

Text

Peran Polri Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana desa

Aldiansyah Idris - Nama Orang;

Pada tahun 2017 terdapat kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding antara
Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (dengan Kementerian Desa, tentang
kerjasama terkait pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa yang
ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman No: 05/MDPDTT/KB/X/2017,No:
193/7621/SJ dan No: B/82/X/2017 tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan
Permasalahan Dana desa, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pengunaan
dana desa, sebagai respon terhadap berbagai tindakan penyalahgunaan dana desa. Oleh karena
itu, penulis mengangkat masalah yang diteliti dalam dalam penelitan adalah sebagai berikut 1.
Bagaimana Polri melakukan pengawasan dalam mencegah penyalahgunaan pengelolaan dana
desa? 2. Apa akibat Hukum Polri tidak melakukan pengawasan dalam mencegah penyalahgunaan
pengelolaan dana desa?
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan
pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan
pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, jurnal,
media internet, yang dianalisis menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara psikologi Polri memiliki peran yang sangat
penting dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana dengan berbagai cara seperti pembinaan,
pemantapan/sosialisasi, penguatan dan penegakan hukum. Akibat hukum Polri tidak melakukan
pengawasan dana desa yaitu adanya tindak pidana korupsi di desa.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (2) SH 774 Ris hi
SH 774 ris hi
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
Peran Polri Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana desa
No. Panggil
SH 774 Ris hi
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2025
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH 774 Ris h
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Polri, Dana desa, Kewenangan
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Aldiansyah Idris
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?