Text
Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Anak Sekolah berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dilihat dari persprektif Hukum Islam.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur mengenai penyediaan alat kontrasepsi
bagi anak sekolah dan remaja sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam pengendalian
pertumbuhan penduduk dan pencegahan kehamilan usia dini. Kebijakan ini muncul karena
tingginya angka pernikahan dini, kehamilan di luar nikah, dan penyebaran penyakit menular
seksual di kalangan remaja. Namun, dari penerapan kebijakan tersebut perlu dianalisis secara
normatif berdasarkan hukum Islam, yang memandang penggunaan kontrasepsi pada anak
sekolah sebagai permasalahan yang menyangkut aspek moral, sosial, dan hukum syariah. Oleh
karena itu, penelitian ini berupaya menelaah sejauh mana kebijakan pemerintah sesuai atau
bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan)
dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi
peraturan perundang-undangan, fatwa ulama, kitab-kitab fiqih klasik dan kontemporer, serta
literatur akademik terkait hukum Islam dan kesehatan reproduksi. Analisis dilakukan secara
kualitatif dengan cara menafsirkan norma-norma hukum positif serta prinsip-prinsip hukum
Islam mengenai penggunaan alat kontrasepsi, khususnya pada kelompok anak sekolah dan
remaja.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai upaya
preventif dari sisi kesehatan, namun secara syariat Islam, penyediaan alat kontrasepsi bagi anak
sekolah tanpa pendekatan moral dan edukatif yang tepat dapat menimbulkan kemudharatan
lebih besar, seperti normalisasi perilaku seksual di luar pernikahan. Dalam pandangan hukum
Islam, pencegahan kehamilan dibolehkan dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak,
namun tetap harus memperhatikan maqāṣid al-sharī‘ah. Oleh karena itu, perlu adanya
pendekatan yang lebih komprehensif yang melibatkan pendidikan akhlak dan bimbingan
agama dalam implementasi kebijakan ini.
Tidak tersedia versi lain