Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Penegakan Hukum Terkait Pelaku Illegal Fishing Di 
Perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.
Penanda Bagikan

Text

Penegakan Hukum Terkait Pelaku Illegal Fishing Di Perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.

Valentina Taihuttu - Nama Orang;

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan memiliki sumber daya
perairan yang cukup tinggi dan beranekaragaman. Letak yang sangat strategis
dapat menimbulkan berbagai kejahatan yang terjadi di daerah perairan salah
satunya adalah kejahatan illegal fishing, Illegal fishing yang merupakan tindakan
penanggkapan ikan yang di lakukan bertantangan dengan aturan hukum yang
berlaku. oleh karena itu menjadi perhatian untuk melindungi perairan zona
ekonomi ekslusif dan di berikannya penegakan hukum bagi pelaku yang
melakukan penangkapan ikan secara illegal, Aktivitas ini menjadi ancaman yang
seriusoleh sebab itu diperlukannya penanganan lebih lanjut terhadap pelaku illegal
fishing yang terjadi pada perairan laut Indonesia.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif
dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dengan cara studi kepustakaan
dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat
diperoleh bahwa dalam upayah pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku
illegal fishing, maka dibentuknya satuan tugas penegakan hukum untuk
memberantas penangkapan ikan secara illegal, serta ancaman yang timbul akibat
berbagai bentuk aktivitas kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki
perangkat hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang perikanan. Pada proses pelaksanaannya masih ditemukannya masalah
yang berasal dari beberapa faktor seperti keterbatasan sarana patroli, dan proses
hukum yang belum menimbulkan efek jerah terhada pelaku. Oleh sebab itu
peningkatan kapasitas aparat, dan peninjauan ulang terhadap sanksi pidana
maupun administratif agar penegakan hukum dapat dilakukan lebih optimal dan
berkeadilan.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (4) SI.611 INA i1
SI.611 INA i1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
Hukum Terkait Pelaku Illegal Fishing Di Perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.
No. Panggil
SI.611 INA i1
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2025
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SI.611
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
terbaru
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Valentina Taihuttu
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?