Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM 
PENEGAKAN HUKUM DAN LINGKUNGAN HIDUP
Penanda Bagikan

Text

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Abdullah Hitimala - Nama Orang;

Penegakan hukum lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari partisipasi aktif
masyarakat sebagai wujud dari hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan
sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan
dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Masyarakat memiliki peran strategis dalam
pengawasan, pelaporan, dan pengendalian terhadap setiap kegiatan yang berpotensi
menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Namun dalam praktiknya,
ruang partisipasi masyarakat sering kali terbatas, baik pada tahap perencanaan,
perizinan, maupun penegakan hukum.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan
terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen hukum yang
relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi peran serta
masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan serta hambatan yang dihadapi dalam
implementasinya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran serta masyarakat merupakan aspek
fundamental dalam mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang efektif dan
berkeadilan. Partisipasi tersebut diwujudkan melalui hak atas informasi, hak
berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan dan perizinan, serta hak mengajukan
pengaduan dan gugatan atas pelanggaran lingkungan. Tidak diberikannya ruang bagi
masyarakat berdampak pada lemahnya kontrol sosial, potensi kolusi antara pelaku usaha
dan pejabat berwenang, serta meningkatnya risiko konflik sosial akibat ketidakadilan
lingkungan. Oleh karena itu, negara dan pemerintah daerah wajib menjamin
perlindungan hukum terhadap hak masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan
dan penegakan hukum lingkungan hidup


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (1) SH.766 DUL h1
SH.766 DUL h1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
“PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN LINGKUNGAN HIDUP
No. Panggil
SH.766 DUL h1
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2025
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.766
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
terbaru
Subjek
Peran Serta, Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Abdullah Hitimala
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?